Dilema POLMAS

Menggagas Reposisi Polisi
Lagi-lagi polemik tersebut datang dan Jakarta. Masalah posisi polisi dalam sistem kenegaraan NKRI diributkan di pemerintahan. Ada kabar bahwa keamanan sipil mi akan dikembalikan ke dalam TNI dan ada kabar yang menyatakan akan diposisikan dalam depdagri.
Terus terang, kepolisian merupakan lembaga yang strategis. Mandat konstitusi yang memberikan kewenangan monopoli alas keamanan kepada kepolisian merupakan kewenangan yang istimewa. Namun UU No 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, tidak mengatur kelembagaan polisi dalam sistem kenegaraan. Sehingga kepolisian memiliki posisi lemah lemah dalam polemik mi.
Lepas dan polemik mi, pemberian mandat monopoli kemanan kepada kepolisian berkaitan dengan tujuan penegakan HAM di Indonesia. Dwi fungsi ABRI di masa orde baru. Polisi duduk dalam formasi militen dan belepotan oleh kotoran kekerasan dan pelanggaran HAM. Reformasi 1998 mengembalikan peran lembaga mi semestinya. Melepas status militen dalam kancah keamanan sipil dan mendudukkan polisi dalam peranan yang ideal.
Entah kenapa isu itu kini bertiup lagi di tengah masa transisi. Masa dimana kepolisian memulai kerja awalnya sebagai keamanan sipil. Kerja yang diliputi oleh cobaan perbaikan citra dan peningkatan profesionalitas. Sebuah kerja berat di tengah perubahan negana.
Kedua kabar in reposisi polisi, sebenarnya memiliki arti yang sama pahit. Pertama, bila polisi kembali bersama TNI berarti masalah keamanan akan kembali lagi ke era orde baru. Kedua, bila polisi berada di bawah depdagri berarti polisi memiliki kedudukan yang hampir sama dengan Satpol PP
Daya tawar yang demikian besar tentu menggoda lembaga manapun di negara mi untuk menerima kepolisian sebagai bagiannya. Akan tetapi sebuah catatan penting dan masa lalu kepolisian menyadarkan kita bahwa betapa gawatnya keadaan apabila polism kembali lagi hadir sebagai pemuas kekuasaan saja. Polisi yang hanya hadirsebagai pengebiri HAM sama saja membawa supremasi sipil pada kehancuran.
Hal inilah yang menjadi alasan bagi redaksi Troloar untuk mengangkat isu mengenai reposisi kepolisian dalam NKRI. Sebuah isu yang harus kita pikirkan semen jak dini karena gentingnya resiko yang harus dihadapi dan karena begitu banyaknya kepentingan yang ingin menguasai lembaga keamanan mi.
Selain ilu dalam nubrik lain kami terus membenikan informasi problem sosial. Untuk eaisi ml kami mengangkattema mengenai Sutet yang berdini di tengah pemukiman. Lainnya, seperti biasa wacana HAM dan informasi mengenai COP di Yogyakarta mewarnai edisi kali mi. Selamat menikmati