Undang-undang Lalu Lintas Tidak Taat Hukum!

Undang-undang lalu lintas yang baru ml klan memetik kontroversi, dengan sanksi berupa denda yang tidak sedikit jumlahnya dan 250 ribu sampai jutaan rupiah, apakah mi yang diinginkan rakyat? Inilah yang menjadi alasan Teras membahas UU lalu lintas terbaru i, kita tahu ladang korupsi tertinggi ada pada bidang lalu lintas, ditambah dengan adanya UU ni bagaimanakah wajah dan lalu lintas nasional kita makin terpuruk atau semakin melambung. Lalu-lintas adalah masalah pokok dalam semua bidang, bisnis bergantung pada lalu-lintas, semua orang bergantung padanya sehingga lalu-lintas yang balk sangatlah dibutuhkan masyarakat untuk meningkatkan ketepatan waktu, sehingga kegiatan ekonomi berjalan lancar.
Dalam UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa pembuatan peraturan perundang-undangan balk di tingkat pusatataupun di daerah merupakan salah satu syarat pembangunan hukum nasional yang hanya dapat diwujudkan dengan memakal metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan. Secara normatif dalam Undang-Undang ml juga menegaskan bahwa tidak diperkenankan pembelakuan satu aturan apabila tidak memenuhi perencanaan,persiapan, teknik penyusunan,perumusan,pembahasan,pengesahan,pengundangan, dan penyebarluasan.
Perencanaan, persiapan dan pembahasan satu rencana Undang-Undang balk di tingkat pusat ataupun daerah fungsmnya sangat penting karena berkaitan dengan eksistensi sosial dan moral pasca pengesahan satu Undang-Undang. Apabila perencanaan dan pembahasan berjalan dengan maksimal maka akan sangat minimal tenjadi penolakan-penolakan masyanakat. Masa-masa penencanaan dan pembahasan inilah pihak legislatif dan pemenmntah harus mengenakkan pantisipasi publik. Meneka mempunyal tanggungjawab politik sehingga masyanakat di benbagal tempat mengetahui dan menyampaikan aspinasinya tenhadap satu nencana atunan yang akan dibuat.
Dalam UU No. 10 tahun 2004 pasal 5 ditegaskan bahwa pembuatan Undang-Undang harus memenuhi asas-asas kejelasan tujuan, organ pembentuk yang tepat, kesesualan antara jenis dan muatan, matermnya dapat dilaksanakan, mempunyal fungsi kedayagunaan atau kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan memenuhi asas ketenbukaan. Disamping itu, mateni yang akan dinumuskan sesual pasal 6, hanus mengandung asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluangaan, kebhinnekaan, keadilan, kesamaan kedudukan, ketertiban, kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Asas-asas tensebut hanus menjiwal terhadap muatan satu Undang¬Undang.