Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Mandul!!

Reformasi sudah berjalan Iebih dan 10 tahun di negeri ni. Namun demikian, rasanya kita perlu membaca dan mengingat kembali torehan prestasi apa yang telah kita peroleh semenjak mengambil keputusan melakukan reformasi menjadi pilihan membangun dan menata sistem kenegaraan kita.
Sebuah lembaga survei dan luar negeri yang terbaru pada tahun 2010, meneliti untuk kawasan negara di Asia Tenggara mengenai pelayanan Infromasi publik, akhirnya menempatkan rekor Indonesia pada posisi no. 2 terburuk setelah India. Meski ada sebagian yang mempertanyakan kevalidan dan hasil survei ni, namun rasanya kita tidak bisa mengelak dan fakta yang selama mi terjadi. Di mana, akses masyarakat terhadap berbagai fasilitas yang dikelola oleh negara nampaknya masih sangat minim dirasakan oleh masyarakatterutam masyarakat miskin.
Hampir setiap han kita disuguhi oleh tayangan telivisi yang memuat tentang keruwetan dan susahnya terutama masyarakat miskin dalam mencari akses kesehatan, pendidikan, pelayanan informasi dan lain sebagainya. Jangankan gratis untuk mendapatkan hal tersebut, Justeru sebaliknya masyarakat dikorbankan oleh aparatus pemerintah dengan dalih segala sesuatunya harus berdasarkan peraturan yang sah dalam hal mi proses panajang dalam mengikuti prosedur administarasi sangat melelahkan bagi mereka. Tak ayal nasib mereka terkatung-katung dan akhirnya pasrah dengan keadaan. Sehingga hal demikian mengisyaratkan bahwa hukum rimba kembalii berlaku di negeri mi.
Banyak kasus yang terjadi misalnya orang miskin ditolak berobat ke rumah sakit, orang miskin dilarang sekolah, alasannya cukup simpel mereka tidak punya duit untuk membayar. Meski sebenarnya hak mereka itu dijamin oleh UUD yang memayungi hak dasar masyarakat untuk sama- sama merasakan pendidikan, pelayanan gratis dan lain sebagainya.
Selama mi kita juga mengetahui sudah ada berbagi lembaga yeng dibentuk oleh negara dengan maksud untuk melakukan pembenahan pelayanan, baik secara adminstrasi, advokasi, dan sebagainya. Namun, dan berbagi kasus yang terkuat kepermukaan umum, keberadaan lembaga tersebut sepertinya tidak mampu menjalankan fungsii amanat yang diberika kepadannya justeru sebaliknya negara sering kali mengitervensi dan mediskrediktan peran meraka melalui intevensi politik. Demikian yang terjadi dengan kasus KPK.
Dalam torehan rekor buruk kembali pernah di sandang Indonesia padah tahun 2009, berdasarkan hasil Organisasi pemantau korupsi Transparansi. Yang menyatakan negeri mi termasuk dalam sejarah penyusunan peringkat daftar negara-negara terkorup, tidak pernah berada dalam kategori negara terbersih. Jika ada perbaikan, secana umum posisi Indonesia selalu masuk kategoni tenbunuk.PERC, biasanya melakukan survei dengan responden pebisnis asing atau ekspatniatyang ada di Indonesia.
Indonesia peningkat pertama dengan skor 8,32. “Meneka tentunya berurusan dengan masalah penizinan, keimigrasian, bea dan cukai, kepolisian, dan lainnya,”. Kalau Ukuran Dunia? Indonesia tahun 2009 Ranking ke 111 dan ranking 126 pada tahun 2008.
Akhirnya, alih-alih rakyat bisa merasakan kenyamanan, kemudahan dalam mendapatkan hak bagi masyarakat miskin, tapi sebaliknya masyarakat harus menelan pu pahit atas “pelayanan publik yang setengah hati” di tengah menguatnya keingingan segelintin penyembah kekuasan upaya mempergemuk peran lembaga mengais keuntungan di atas penderitaan masyaknakat miskin.(!utsfi)