Undang-undang Intelijen Mengancam Masyarakat Sipil

Masih terasa hingar-bingar reformasi beberapa tahun sham. Ribuan orang tumpah ruah di jalanan. Semuanya mengutuk kekejaman rezim orde baru. Mereka menuntut pelanggaran HAM diusut mulai kasus DOM Aceh, Timur-Timur, Tanjung Priok, Talangsarh, Komando Jihad, penghilangan aktifis secara paksa, sampai dengan tuntutan penuntasan kasus penembakan di Trisakti dan Semanggi. Awal reformasi ialah era terburainya kebobrokan kekuasaan berdarah orde batu. Tidak ada yang menyangkal tentang kejadian —kejadian itu. Semuanya terakui, bahwa aparat keamananlah yang melakukannya. ABRI sebagai algojo lapangan dengan dwi fungsinya dibubarkan, Polish dan TNI dipisahkan. Di awal reformasi pula, Undang-Undang Subversi yang menjadi alat legitimasi kesewenang-wenangan penguasa dicabut.
Suasana kutukan itu masih terekam dalam pikiran publik saat i. Termasuk, memori berdarah dan menakutkan dan berbagai kekerasan dan kekejaman di arena konflik masa lalu. Di tengah suasana yang belum usai itu, kini nurani publik kembali dihentakkan dengan berbagai upaya penguasa untuk membangun rezim yang mematai-matai kelompok kritis dan menciptakan sistem yang abnormal di tengah upaya demokratisasi dan penataan negara hukum pasca otoritarianisme orde baru. Fakta itu terlihat dan legalisasi intelejen untuk bertindak seperti halnya aparat penegak hukum yang bisa menyadap, menangkap dan melakukan tindakan yang lain seperti penyelidikan, pengamanan dan pemeriksaan.