Satpol PP Pelanggar HAM?

Satpol PP dalam Ironi Manajemen Ruang

Permasalahan seputar Satpol PP bisa dibaca dalam kerangka tank menarik hak untuk menggunakan ruang antara negara dan warganya. Warga di satu sisi menuntut adanya ruang publik yang dapat secara efektif mendukung keg iatan mereka mencari penghidupan. Sementara di sisi lain, negara, yang seharusnya berfungsi untuk mengartikulasikan kepentingan warganya, justru mengatur ruang sedemikian rupa sehingga ruang tersebut bermanfaat bagi dirinya sendiri. Dalam silang kepentingan antara negara dan warganya inilah Satpol PP berperan sebagai alat bagi negara untuk memaksakan kepentingannya terhadap warga.
Ruang publik seperti taman kota, pasar, dan jalanan sesungguhnya merupakan ruang yang sangat efektif bagi warga negara marginal untuk menegosiasikan kepentingannya. Di situ, para pengamen dapat menawarkan suaranya dan para pedagang kaki lima dapat menjajakan dagangannya, serta di situ pula para gelandangan mendapatkan tempat tidurnya. Ruang publik dengan demikian merupakan nafas kehidupan bagi warga negara marginal seperti pengamen dan gelandangan.
Namun kita dapat menyaksikan bagaimana ruang publik semakin terkikis oleh ulah negara yang menjadikannya sebagai ruang privat. Pasar umum, yang merupakan ruang publik karena tidak ada konsentrasi modal, digusur paksa untuk diganti dengan mall. Pengamen dan pedagang kaki lima disingkirkan dan taman kota. Alhasil, terdapat kecurigaan umum di masyarakat bahwa penggusuran dan penggarukan adalah sebuah manajemen ruang yang dilakukan negara untuk mengefektifkan proses kerja akumulasi modal besar. Soal inilah yang akan dibahas dalam tulisan berjudul “Haruskah Demi Keindahan Kota, Pemerintah Korbankan Mereka Yang Lemah?!”dalam edisi T-ras kali ni.
Penggunaan kekerasan oleh negara, melalui alat bernama Satpol PP, untuk memaksakan kehendaknya menunjukkan bahwa negara sudah gagal membangun komunikasi dengan warganya. Penggunaan kekerasan juga mengimplikasikan satu hal yaitu, munculnya banalitas kejahatan. Tidak ada aksi massa besar yang muncul ketika seorang anak mati karena tertumpah air panas setelah panik dikejar Satpol PP. Hal mi mengindikasikan bahwa kejahatan Satpol PP, yang merupakan wajah negara, sudah dianggap biasa, sudah dilegitimasi oleh warga lainnya. lnilah yang akan ditunjukkan dalam “BanalisasiKekerasan Dan Pelanggaran HAM SatpoIPP”.
Persoalan akan menjadi semakin rumitjika kita mengingat bahwa anggota Satpol PP adalah juga warga negara. Mereka dalam strata perekonomian berasal dan kelas yang sama dengan pedagang kaki lima yang mereka rampas gerobaknya. Sangat ironis melihat bagaimana manajemen negara telah sampai pada level mengadu domba kelas-kelas bawah. Anggota Satpol PP pun kemudian menjadi pribadi yang terbelah karena dihadapkan pada pilihan yang sulit. Di satu sisi, penunaian tugas sebagai anggota Satpol PP harus diselesaikan jika mereka tidak ingin kehilangan