Modal Besar VS ‘Modal Dengkul’

Senang sekali T-Ras kembali hadir pada edisi kedua ini. Majalah ini akan selalu hadir setiap dua bulan sekali. Kami berusaha untuk menyajikan topik-topik yang tidak biasa diungkap di media yang lain. Memang tren satu media publik yang ada saat ini selalu mengikuti perkembangan arus massa balk itu media nasional ataupun media lokal. Media terjebak pada kasus-kasus Jakarta sebagai ibu kota dan sentral kebijakan nasional padahal di daerah-daerah cukup banyak kasus yang lebih substansi untuk diwacanakan. Akhirnya publik terjebak ribut soal isu di Jakarta padahal isu di daerah lebih krusial untuk diawasi dan dikritisi. Entah itu disengaja atau tidak, yangjelas media terutama yang ada di daerah hari ini lebih banyak berjejaring dengan para penguasa daerah. Keberadaan media akhirnya tidak menjadi kontrol terhadap kebenaran dan kemanusiaan sebagaimana dasar teoritis media publik.
T-Ras ingin melepaskan dari kebiasaan yang kurang berkualitas itu. Salah satunya dari penentuan topik yang diangkat pada edisi kali ini. Kita mengangkat soal topik "Gurita Pelanggaran HAM di Yogyakarta". Belum ada media yang mengurai bagaimana massifnya pelanggaran HAM di Yogyakarta. Walaupun ada, sekedar berita selingan yang tidak terurai dengan dalam. Lebih banyak news ketimbang head line sehingga kasus-kasus yang sangat meresahkan warga masyarakat itu berlalu begitu saja tidak mendapat pengawalan dari media. Mungkin karena sebab itu praktek-praktek diskriminasi dan pelanggaran HAM tidak tersentuh di daerah ini. Bahkan dalam setiap bulan dan tahunnya praktek diskriminasi itu semakin merajalela. Sebagaimana dirilis oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta pemenuhan hak ekonomi warga di Yogyakarta tidak ada perkembangan sama sekali dari tahun sebelumnya. Pemerintah Yogyakarta cenderung lalai dan tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk memenuhi tanggungjawabnya untuk mensejahterakan warganya. Kemiskinan dan pengangguran masih menjadi problem serius di daerah ini.
Sedangkan dalam konteks pemenuhan hak sipil dan politik, pemerintah Yogyakarta juga terlihat lepas dad tanggungjawabnya. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta menyebut bahwa pelanggaran hak sipil dan politik tahun 2009 saja meningkat tajam balk secara kualitas ataupunjumlah korban yang mendapatkan diskriminasi dari pemerintah yang dalam hal ini didominasi oleh Satpol PP dan Polisi. Pada tahun 2010 praktek pelanggaran tidak berhenti di daerah ini, mulai pelanggaran hak atas pekerjaan yang meliputi tidak terpenuhinya hak standar upah minimum, tidak dikasih pesangon dan lainnya, kasus hak atas perumahan seperti warga diusir dari rumahnya dan dia tidak tahu kemana akan pergi. Sebelum itu ada kasus semisal pembubaran forum Sri Bintang Pamungkas yang mencoba mengkonsolidasi golongan putih menjelang pemlu 2009, pembubaran pertemuan guru sejarah di salah satu Prawirotaman, penangkapan aktifis pasir besi, penghilangan suara ketika pemilu, penggarukan dan meludahi anak jalanan dan masih banyak lainnya lainnya. Aktornya jelas yaitu pemerintah, Satpol PP, Polisi dan perusahaan.
Massifnya pelanggaran HAM di banyak daerah saat ini memang tidak bisa lepas dari segi tiga emas; penguasa, pemodal dan warga masyarakat. Pihak penguasa dan pemodal biasanya selalu bekerjasama untuk mengamankan kebijakannya masing-masing. Warga masyarakat selalu dalam posisi ditindas dan dilanggar hak-haknya. Mengapa pemerintah dan pemodal selalu bekerjasama?, karena pemerintah mempunyai akses kekuasaan dan pemodal mempunyai dana besar untuk membeli kekuasaan itu sehingga berpihak pada pemodal. Praktek demokrasi di daerah yang tidak sedikit harus mengeluarkan modal banyak mempengaruhi prilaku pemerintah untuk menjual kekuasaannya. Watak itu juga berlaku di Yogyakarta. Pemerintah Yogyakarta tidak segan-segan untuk mengambil kebijakan penggusuran dan kriminalisasi kepada warganya untuk membesar pundi¬pundi modal.
Kasus yang paling menghebohkan ialah penggusuran di Pasir Besi, kriminalisasi aktifis Paguyuban Petani Lahan Pasir Kulon Progo (PPLP) Tukijo. dan Penggusuran di daerah Bantul yang belum lama terjadi. Penggusuran lahan dan tempat warga masyarakat di Pesisir Besi dilakukan karena tempat ini dianggap mempunyai kandungan biji besi sehingga pemerintah yang dalam hal ini keluarga Keraton, Pakualam ingin mengeksplorasi pasir dan telah menggandeng investor asing dari Australia. Padahal warga masyarakat tinggal di daerah itu sudah sejak masa Belanda. Praktek penindasan itu tidak berhenti, Tukijo aktifis PPLP dikriminalisasi karena dianggap melakukan pencemaran nama baik akibat meminta pertanggungjawaban pendataan tanah di Kulonprogo. Demikian juga penggusuran yang terjadi di daerah Bantul, motifnya jelas karena akan ada pembangunan hotel yang melibatkan para pemodal besar sehingga terjadilah penggusuran dari para kelompok kecil.
Ironisme memang telah terjadi di Yogyakarta yang terkenal dengan keistimewaan ini. Praktek kekerasan, pemaksaan, penggusuran dan kriminalisasi aktifis oleh pemerintah masih kerap berlangsung. Betul kata orang, bahwa daerah ini saat kini sudah tidak ada bedanya dibandingkan dengan Jakarta, Surabaya, Papua dan kota-kota besar lainnya. Dimana praktek pelanggaran HAM sudah menjadi watak kekuasaan. (Redaksi)