Korban Bencana yang Selalu Menjadi Korban

Bencana alam selalu membuat masyarakat yang dikenainya berada dalam kondisi shock. Bencana membuat rencana, kebiasaan, dan kepemilikan yang diterima begitu saja dalam keseharian yang normal menjadi terserak dan harus direka ulang. Dalam kondisi ini, masyarakat benar-benar tidak tahu apa yang harus mereka perbuat. Mereka tidak tahu bagaimana mengumpulkan kembali harta mereka yang sudah hilang, bagaimana menyusun kembali rencana mereka yang gagal, dan bagaimana menyesuaikan diri dengan lingkungan yang tiba-tiba berubah. Naomi Klein dalam bukunya Shock Doctrine menyebut mereka adalah kertas putih yang siap ditulis dengan tinta warna apapun dan dengan huruf apapun.
Oleh karena itu, bencana juga berpeluang memunculkan korupsi kekuasaan. Inilah suatu masa di mana kekuasaan tak punya pengawas. Inilah masa terbaik bagi kekuasaan untuk mengimposisikan kuasanya. Kebijakan-kebijakan yang sebelumnya mendapat tentangan keras akan melenggang pada masa shock ini. Dana bantuan pun akan dengan mudah dikorupsi pada masa ini karena siapa pula yang akan mengurusnya sedang semua orang sibuk dengan dirinya. Tidak ada oposisi ataupun protes kritis karena masyarakat sudah menjadi kertas putih, sebuah kertas yang bisa dituliskan sesuatu yang salah sebagai benar ataupun sesuatu yang benar sebagai salah. Masyarakat yang terkena bencana dengan demikian adalah masyarakat yang rawan untuk dilanggar hak-haknya.
Masyarakat Yogyakarta di lereng Merapi mungkin sedang mengalami kondisi shock ini. Mereka dipaksa oleh letusan Merapi untuk mengungsi, menempati wilayah baru yang bukan wilayah mereka. Mereka diharuskan untuk tinggal di barak yang bukan rumah mereka. Di situ, mereka dihadapkan pada kebiasaan baru, pada rencana-rencana baru, dan pada proses pengumpulan harta benda yang baru. Mereka kembali harus memulai dari nol sehingga bisa dikatakan bahwa mereka tidak punya masa lalu.
Dengan demikian, masyarakat Yogyakarta yang terkena dampak letusan Merapi adalah masyarakat yang rawan untuk dilanggar hak-haknya. Mereka berhak untuk mendapatkan bantuan sementara di sisi lain bantuan tersebut sangat potensial untuk dikorupsi. Mereka berhak untuk mendapatkan kebijakan pemerintah yang meringankan beban mereka sementara di sisi lain pemerintah hanya mampu membuat janji tanpa realisasi. Tepat pada titik inilah dibutuhkan pihak ketiga-setelah masyarakat Yogyakarta dan pemerintah-untuk menyadarkan masyarakat Yogyakarta akan hak-haknya. Agar mereka mampu menuntut dan menjaga hak tersebut. Pihak ketiga ini pula yang berfungsi untuk mengawasi kekuasaan agar mereka tidak melampaui batas kewenangannya.
T-ras edisi kali ini berusaha untuk menghadirkan bencana letusan gunung Merapi dengan segala sisinya. Tentu dengan tujuan untuk menjadi salah satu dari pihak ketiga yang kembali mengingatkan masyarakat bahwa mereka mempunyai hak yang wajib mereka pertahankan. Selamat menikmati.

Daftar isi:
-Korban Bencana Yang Selalu Menjadi Korban
-Tim SAR Tanggap Bencana Tampa Anggaran
-TNI Dan Bencana Gunung Merapi
-COP, Telaah Kritis RUUK
-Pita Hitam Untuk Matinya HAM Di Indonesia
-Refleksi Akhir Tahun
-AKPOL Gelar Kuliah Perbatasan
-Korban Bencana Alam, Tanggung Jawab Pemerintah !!
-Senjataku Otak Dan Hati Nurani
-Umar Bin Abdul Aziz; Memimpin Di Atas Tikar,Dipinggir Jalan