Jual Beli Pasal

Salam redaksi,    

Teras edisi kali mi mencoba mengangkat headline tentang praktek dagang pasal atau komersialisasi perkara yang dilakukan oleh para penegak hukum, mulai dan polisi, jaksa, hakim, dan pengacara. Memang fenomenatersebutsudah menjadi rahasia umum,namun jarang sekali diungkap dalam bentuk pemberitaan yang aktual dan faktual. Usaha pengungkapan dan pemberitaan tentang praktekjual beli perkara tersebut memang memerlukan keberanian sendiri karena yang dihadapi bukan oknum penegak hukum, melainkan mafia peradilan. Jarang ada media massa yang bisa mengangkat masalah tersebut ke publik secara tuntas sehingga publik tahu benar bagaimana modus operandi dan seluk beluk praktek jual beli perkara yang dilakukan oleh para penegak hukum, baik yang amatiran atau yang sudah tersistemik, terorganisir, dan terlembagakan secara rapi. Lalu publik juga ingin mengetahui solusi terbaik apa dalam memberantas praktek semacam itu. Jawaban itu akan selalu ditunggu oleh publik sehingga aparat penegak hukum tidak lagi menjadi momok bagi masyarakat, namun sesuai slogan yang selama mi digembar-gemborkan yaitu melindungi dan mengayomi masyarakat.

Sebagai pembuka, nantinya akan dipaparkan sebuah tajuk rencana dalam rubrik In Focus berjudul “Merupiahkan Perkara” . Di samping ingin menyajikan data dan fakta yang aktual tentang masalah jual beli perkara, namun juga mengandung sebuah pesan yang ingin disampaikan kepada publik bahwasanya masalah komersialisasi perkara adalah masalah bersama sehingga jangan sampai publik suatu saat menganggap kasus tersebut adalah sesuatu yang wajar terjadi karena sudah membudaya dan mengakar pada alam pikir masyarakat ataupun penegak hukum, tanpa harus dikritisi dan dikontrol demi tegaknya reformasi hukum di negeri mi.

Lalu, pada rubrik Zoom In pembaca sengaja diajak untuk mengetahui fakta lain bahwasanya komersialisasi pasal tidak hanya terjadi dalam tubuh lembaga yudikatif, melainkan juga terjadi di tubuh legislatif. Barang dagangannya sama, yaitu peraturan atau undang-undang, tapi wewenangnya yang berbeda. Yudikatif mengawasi jalannya undang-undang, sedangkan legislatif sebagai pembuat undang-undang. Artmnya, dalam tubuh parlemen pun juga berpeluang terjadi komersialisasi undang-undang. Hal mi dibuktikan Teras dalam rubrik Zoom In, yang berjudul” Parlemen : Sarang Komersialisasi UU” yang berangkat dan laporan penelitian Tim Teras tentang kasus korupsi skenario dibalik pembuatan Undang-Undang tentang Dana Tunjangan bagi anggota DPRD Gunung Kidul periode (1999-2004). Tak kalah menariknya, masalah jual beli perkara sekaligus keberadaan mafia peradilan juga dikupas tuntas dalam rubrik Opini oleh para pakar terkemuka di bidangnya. Hal mi akan menjadi pengetahuan tambahan bagi para pembaca agar mengerti lebihjauh tentang dunia penegakan hukum di Indonesia. Selamat membaca!