2009 Tahun Cicak Buaya

Salarn Redaksi:
T-RAS edisi kali mi ingin menyoroti tentang kasus perseteruan KPK dengan Poiri yang menjadi sorotan publik. saat i. Kasus yang kemudian ‘terkenal’ dengan istilah kasus cicak lawan buaya menjadi titik tolak perkembangan penegakan hukum di Indonesia. OIeh sebab itu, redaksi T-RAS perlu merekam kasustersebutdari berbagai sudutpandang.
Diawali dengan menyoroti dugaan terjadi banyak kasus korupsi di tubuh Poiri sebagai akar masalah dan keterpurukan lembaga itu, yang akhirnya menyeret para perwira tingginya dalam skandal suap. Ketidak bersihan suatu lembaga negara seringkali menyisakan banyak pertanyaan yang mengarah pada kecurigaan yang ada di dalamnya. Pada akhirnya menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut.
Poiri adalah salah satu lembaga negara yang paling banyak tingkat korupsinya dibandingkan dengan lembaga-lembaga lainnya sehingga ketika ada sebuah kasus yang menimpa Polri dan Polri telah memberikan keterangan secara professional, namun publik masih tetap tidak percaya.
Apalagi Polri adalah sebuah lembaga negara yang sangat strategis bagi pihak-pihak ketiga yang ingin menjadikan Polri sebagai patron-kliennya. Bisa jadi pihak ketiga tersebut adalah para politisi, pengacara, pengusaha, dan bahkan para penjahat sekalipun.
Adanya relasi yang terbangun antara Polri dengan para pihak ketiga tersebut sering menghasilkan banyak penyimpangan di dalamnya. Misalnya, makin suburnya makelar kasus (markus) yang bebas berkeliaran di lembaga hukum dan peradilan. Markus tersebut memang menguntungkan perwira tinggi Polri yang kena suapnya, dan membuat koruptortidakterjerat hukum.
Kasus cicak lawan buaya    mi menjadi sangat penting untuk melihat bagaimana perkembangan penegakan hukum di Indonesia, komitmen pembrantasan korupsi oleh pemerintah dapat dilihat dan bagaiamana kasus mi berjalan. Antar sesama lembaga yang seharusnya berjalan bersama membrantas korupsi justru saling menjatuhkan, mi menunjukkan adanya perbedaan komitmen terhadap pembrantasan korupsi karena di tunggangi kepentingan- kepentingan lain di luar penegakan hukum, sehingga hukum menjadi senjata yang bisa di bawa siapapun untuk menghukum.
kasus penangkapan Bibit-Chandra, kian menguatnya opini publik yang menuduh Polri sebagai alat yang bisa digunakan siapapun untuk kepentingan pribadinya. Artinya Polri dianggap bukan lagi lembaga yang netral dan kepentingan politik penguasa dan intervensi mafia hukum. bila Bibit-Chandra diputuskan bersalah maka telah terjadi kemunduran dalam penegakan hukum di Indonesia dan krisis keprcayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Benarkah demikian? Man kita simak bersama-sama dalam majala T-RAS edisi kali mi.