GLOBALISASI, PLURALISME, DAN HAK-HAK MANUSIA YANG ASASI DALAM KEHIDUPAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

Oleh: Soetandyo Wigjosoebroto

Para pengkaji hukum dari generasi pasca-kolonial menemukan dirinya dalam suatu kenyataan bahwa di dalam kehidupan bernegara bangsa pasca-kolonial ini, kecuali ada apa yang disebut ‘hukum formal’ alias ‘hukum negara’, berlaku pula – sekalipun di ranah informal – apa yang disebut ‘hukum rakyat’. Bagaikan mengulang kembali sejarah Eropa, hadirnya cita-cita membangun negara nasional telah dengan segera disusuli tuntutan-tuntutan untuk membangun suatu sistem hukum nasional yang tunggal, yang dipercaya akan dapat diefektifkan guna merealisasi integrasi kehidupan baru pada arasnya yang nasional. Unifikasi hukum lewat legislasi dan kodifikasi, tanpa ayal segera diprogramkan dan dicoba dilaksanakan. Di negeri-negeri bekas daerah jajahan bangsa-bangsa Eropa, upaya membangun negara bangsa dengan hukum nasionalnya yang tunggal ini nyata sekali kalau bersejajar, iring-mengiring, dengan berbagai usaha pembangunan, yang berhakikat sebagai upaya modernisasi untuk “mengejar ketertinggalan”1

Berbeda dengan apa yang terjadi dalam sejarah tumbuhkembangnya negara-negara nasional yang di Barat, modernisasi negara-negara nasional yang di negeri-negeri bekas jajahan itu acapkali tersimak sebagai program-program pembangunan yang bernuansa anti-tradisi, (sekalipun -- lewat berbagai retorika -- para elit nasional selalu saja mengutarakan itikatnya untuk tetap memperlihatkan respek kepada tradisi dan budaya rakyat). Apabila di negeri-negeri Barat satuansatuan kebangsaan yang ada dibilangkan sebagai “satuan-satuan bangsa tua”, di negeri-negeri bekas daerah jajahan satuan-satuan kebangsaan yang ada dibilangkan sebagai “satuan-satuan bangsa baru”, ialah satuan-satuan bangsa yang tercipta berkat cita-cita para elit eksponennya, yang umumnya berobsesi mengidentifikasi dirinya sebagai pembaru yang progresif, yang berkonsekuensi pada sikap-sikap anti-kekolotan yang terkandung dalam tradisi-tradisi masa lampau.