Evolusi Perjuangan Gagasan “Indigenous Peoples’ Rights” Dalam Ranah Nasional dan Internasional

Oleh: Emil Ola Kleden


Pengantar
Peristilahan dalam bahasa Indonesia sebagai padanan dari terminologi indigenous peoples sampai saat ini belum menemukan bentuk kesepakatan baku di antara berbagai kalangan. Perdebatan atau diskusi mengenainya mencakup dua aspek: pertama, tentang eksistensi, yaitu tentang apakah di Indonesia memang ada kelompok masyarakat yang dapat disebut sebagai indigenous peoples sebagaimana maknanya dalam diskursus tentang indigenous peoples di Barat; dan kedua adalah mengenai (jika ada kelompokkelompok ini) istilah padanan dari indigenous peoples dalam bahasa Indonesia. Perdebatan dan diskusi wacana ini penting dicermati mengingat bahwa implikasinya terletak dalam konsep hak-hak kelompok masyarakat yang mengidentifikasikan diri sebagai indigenous peoples.

Kalangan pemerintah, misalnya lebih sering menggunakan istilah ‘masyarakat hukum adat’ di samping juga ‘masyarakat asli’. Pilihan ini dapat dipahami bila kita mempelajari sejarah politik di Indonesia dalam konteks hubungan antara Negara (State) dengan masyarakat (peoples dan bukan society). Sementara kalangan akademis banyak menggunakan istilah ‘masyarakat asli’, sebuah istilah yang hampir tidak digunakan oleh aktivis non-government organisation (NGO) yang bergerak di bidang hak asasi manusia (HAM) dan lingkungan. Kelompok ini lebih memilih istilah masyarakat adat3. Di tengah itu kita juga masih dapat menemukan penggunaan istilah ‘masyarakat tradisional’ oleh kalangan pemerintah, akademisi, sektor privat maupun beberapa kalangan masyarakat sipil.

Kebijakan yang lahir dari setiap regim yang berkuasa di Indonesia mencerminkan pandangan mereka tentang eksistensi indigenous peoples, yang untuk sementara dalam tulisan ini, saya terjemahkan sebagai masyarakat hukum adat (hukum di sini dimaknai sebagai sebuah kumpulan norma yang bersifat mengikat. Pilihan ini dilakukan untuk mencermati secara lebih terfokus pada upaya pemenuhan kewajiban Negara terhadap kelompok masyarakat yang dikategorikan oleh Negara sebagai ‘masyarakat hukum adat’ itu.