UNSUR-UNSUR TANGGUNG JAWAB KOMANDAN_Pointers

Oleh: Rudi M Rizki

Pasal 42 UU 26/2000
(1) Komandan Militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana dalam jurisdiksi Pengadilan HAM, yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando pengendaliannya yang efektif dan tindak pidana tersebut merupakan akibat dati tidak dilakukannya pengendalian secara patut, yaitu :
A. Komandan militer/seseorang tersebut mengetahui atau atas dasar keadaan saat itu, seharusnya mengetahui bahwa pasukan tersebut sedang melakukan atau baru saja melakukan pel;anggaran HAM yang berat; dan
B. Komandan Militer/seseorang tersebut tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya pada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikkan, penyidikkan dan penuntutan
(2) Seseorang atasan, baik polisi/sipil, bertanggung jawab secara pidana terhadap pelanggaran berat HAM yang berat yang dilakukan oleh bawahannya yang berada di bawah kekuasaannya dan pengendaliannya yang efektif, karena atasan tersebut tidak melakukan pengendaliannya terhadap bawahannya secara patut dan benar, yakni :
A. Atasan tersebut mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahannya sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran HAM yang berat; dan
B. Atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya pada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikkan, penyidikkan dan penuntutan.